Penjelasan Kebijakan dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Share Ilmu - Di dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tertulis bahwa ada total 9 Kebijakan dalam Pengadaan Barang dan Jasa. Kebijakan ini dibuat agar menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa. Berikut adalah Penjelasan Kebijakan dalam Pengadaan Barang dan Jasa:

Penjelasan Kebijakan dalam Pengadaan Barang dan Jasa

1) Meningkatkan Kualitas Perencanaan PBJ

Yang dimaksud meningkatkan kualitas perencanaan PBJ adalah meningkatkan semua aspek-aspek yang ada dalam perencanaan seperti:
  • Kualitas identifikasi kebutuhan
  • Kualitas penetapan barang/jasa
  • Kualitas penentuan cara pengadaan barang/jasa
  • Kualitas penjadwalan
  • Kualitas penganggaran.

2) Melaksanakan PBJ Yang Lebih Transparan, Terbuka dan Kompetitif

Maksudnya disini adalah agar pelaksaan PBJ dapat berjalan dengan adil tanpa ada yang ditutupi. Caranya yaitu dengan menggunakan:
  • SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik)
  • E-Catalog (Katalog Elektronik)
  • SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan)
  • SIKaP (Sistem Informasi Kinerja Penyedia )

3) Memperkuat Kapasitas Kelembagaan dan SDM PBJ

Artinya adalah dengan memperkuat bentuk kelembagaan dan meningkatkan kualitas SDM dalam PBJ dapat mencapai tujuan PBJ. Poin-poin intinya adalah
  • Membentuk Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) berbentuk struktural
  • SDM yang profesional dengan adanya Pengelola PBJ
  • SDM PBJ wajib memiliki sertifikat kompetensi dibidang PBJ

4) Mengembangkan E-Marketplace PBJ

Dengan mengembangkan E-Marketplace, maka PBJ dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Apa saja dalam E-Marketplace:
  • Katalog Elektronik
  • Online Shop (Toko Daring)
  • Pemilihan Penyedia melalui Elektronik (E-tender/E-selection)

5) Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Transaksi Elektronik

  • K/L/Pemda menyelenggarakan fungsi LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik)
  • Meningkatkan efektifitas dan efisiensi PBJ
  • Mengembangkan perekonomian nasional dengan mengembangkan e-marketplace

6) Mendorong Penggunaan Barang/Jasa Dalam Negeri dan SNI

Dalam pelaksanaan PBJ, Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah wajib:
  • Memaksimalkan penggunaan barang/jasa hasil produksi dalam negeri 
  • Mempertimbangkan nilai TKDN (Tingkat Kandungan Dalam Negeri) dan nilai BMP (Bobot Manfaat Perusahaan)
  • Memberikan preferensi harga
  • Menggunakan barang/jasa hasil produksi dalam negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional
  • Menggunakan produk dalam negeri jika terdapat peserta menawarkan nilai TKDN ditambah nilai BMP paling rendah 40 %
  • Jika barang tidak diproduksi di dalam negeri, boleh impor
  • Jika barang diproduksi dalam negeri tetapi tidak mencukupi untuk memenuhi pasar dalam negeri boleh impor
Catatan untuk preferensi harga:
  • insentif bagi produk dalam negeri pada pemilihan Penyedia berupa kelebihan harga yang dapat diterima 
  • Diberikan terhadap barang/jasa yang memiliki TKDN paling rendah 25%
  • PBJ bernilai paling sedikit di atas Rp 1 M
  • Preferensi harga untuk barang/jasa paling tinggi 25%
  • Preferensi harga pekerjaan konstruksi yang dikerjakan oleh badan usaha nasional paling tinggi 7.5% di atas harga penawaran terendah dari badan usaha asing

7) Memberikan Kesempatan Pada UMKM

  • Menetapkan sebanyak-banyaknya paket untuk usaha kecil 
  • Nilai paket Pengadaan B/PK/JL paling banyak Rp2.5 M dicadangkan dan peruntukannya bagi usaha kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil.
  • Mencantumkan produk barang/jasa usaha kecil dalam katalog elektonik
  • Penyedia non kecil bekerjasama dengan usaha kecil

8) Mendorong Penelitian dan Industri Kreatif 

Penelitian
  • PBJ diatur sendiri dalam Peraturan Menristekdikti
  • Pelaksana diperluas
  • Penelitian berbasis output
  • Dapat lebih dari 1 tahun
Industri Kreatif
  • Mengintegrasikan aset dan potensi industri kreatif
  • Mendorong inovasi
  • Meningkatkan kesadaran potensi  industri kreatif
  • Apresiasi industri kreatif termasuk HAKI

9. Melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan

PBJ yang bertujuan untuk mencapai nilai manfaat yang menguntungkan secara ekonomis tidak hanya untuk K/L/Perangkat Daerah sebagai  penggunanya tetapi juga untuk masyarakat, serta signifikan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dalam keseluruhan siklus penggunaannya.
Aspek Ekonomi
  • Biaya produksi barang/jasa sepanjang usia barang/jasa tersebut
Aspek Sosial
  • Pemberdayaan usaha kecil
  • Jaminan kondisi kerja yang adil
  • Pemberdayaan komunitas/usaha lokal
  • Kesetaraan, dan
  • Keberagaman
Aspek Lingkungan Hidup
  • Pengurangan dampak negatif terhadap kesehatan
  • Kualitas udara
  • Kualitas tanah
  • Kualitas air
  • Menggunakan SDA sesuai dengan ketentuan

Itu adalah Penjelasan Kebijakan dalam Pengadaan Barang dan Jasa. Jika masih ada yang masih belum paham silakan ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih.

Ruang Lingkup, Jenis Pengadaan, dan Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Share Ilmu - Dengan dirilisnya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah membuat peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Barang/Jasa Pemerintah sudah tidak berlaku. Di dalam Perpres ini, banyak perbedaan tentang PBJ. Tetapi untuk Ruang Lingkup, Jenis Pengadaan, dan Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah masih sama seperti yang dulu.

Ruang Lingkup, Jenis Pengadaan, dan Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Untuk sekedar informasi saja kenapa PBJP penting untuk diatur. PBJP merupakan bagian dari pengelolaan keuangan Negara sehingga perlu pengaturan tata kelola (Good Governance) dan akuntabilitas. Yang kedua, PBJP berperan penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan perkembangan perekonomian nasional.

Struktur Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018


Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Ruang Lingkup Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah


Institusi Pengguna Barang dan Jasa

  • Kementerian
  • Lembaga
  • Perangkat Daerah

Anggaran belanja yang digunakan

  • APBN/APBD
  • Pinjaman dalam negeri dan/atau hibah dalam negeri yang diterima Pemerintah/Pemda
  • Pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri

Jenis Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah


1. Barang (B)

Setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.  

2. Pekerjaan Konstruksi (PK)

Keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.

3. Jasa Konsultansi (JK)

Jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.

4. Jasa Lainnya (JL)

Jasa non-Konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. 

Pengadaan Barang dan Jasa dapat dilakukan secara integrasi. Contoh pekerjaan terintegrasi

  • Pekerjaan rancang bangun (Design and Build)
  • Pekerjaan IT solution
  • Pekerjaan EPC (Engineering, Procurement, and Construction)
  • Pekerjaan Pembangunan, Pengoperasian dan Pemeliharaan

Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah


1. Swakelola

Cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.

2. Penyedia

Cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha.


Pemakaian Huruf Dalam Bahasa Indonesia

Share Ilmu – Masih banyak orang yang masih salah kaprah dalam pemakaian huruf dalam Bahasa Indonesia, kebanyakan mereka acuh tak acuh toh yang penting maksud dia tersampaikan. Tetapi ketika disuruh untuk membuat karya ilmiah akan bingung karena terlalu sering salah.
Pemakaian Huruf Dalam Bahasa Indonesia

A.      Huruf Abjad

Abjad yang dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas 26 huruf berikut.
Huruf
Nama
Pengucapan
Kapital
Nonkapital
A
a
a
a
B
b
be
C
c
ce
D
d
de
E
e
e
é
F
f
ef
èf
G
g
ge
H
h
ha
ha
I
i
i
i
J
j
je
K
k
ka
ka
L
l
el
èl
M
m
em
èm
N
n
en
èn
O
o
o
o
P
p
pe
Q
q
ki
ki
R
r
er
èr
S
s
es
ès
T
t
te
U
u
u
u
V
v
ve
W
w
we
X
x
eks
èks

B.      Huruf Vokal

Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas lima huruf, yaitu a, e, i, o, dan u.
e*


u
anak 
enak 
embe
emas
ikan 
oleh 
usang
tapi 
petak 
pende
kena 
simpan 
botak 
dukun
senjat
sore
-
tip
murn
baliho  
ibu
* Untuk pengucapan (pelafalan) kata yang benar, diakritik berikut ini dapat digunakan jika ejaan kata itu dapat menim- bulkan keraguan.Keterangan:
a. Diakritik (é) dilafalkan [e].
Misalnya:
·       Anak-anak bermain di teras (téras).
·       Kedelai merupakan bahan pokok kecap (kécap).
b. Diakritik (è) dilafalkan [ɛ].
Misalnya:
·       Kami menonton film seri (sèri).
·       Pertahanan militer (militèr) Indonesia cukup kuat.
c. Diakritik (ê) dilafalkan [ə].
Misalnya:
·       Pertandingan itu berakhir seri (sêri).
·       Upacara itu dihadiri pejabat teras (têras) Bank Indonesia.
·       Kecap (kêcap) dulu makanan itu.

C.      Huruf Konsonan

Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas 21 huruf, yaitu b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, w, x, y, dan z.
Huruf Konsonan
Contoh Pemakaian dalam Kata
Posisi Awal
Posisi Tengah
Posisi Akhir
n
bahasa 
cakap 
dua
fakir 
guna 
hari 
jalan 
kami 
lekas 
maka
nama
sebut 
kac
ad
kafan 
tig
saham 
manj
paksa 
alas 
kam
tanah
adab
-
aba
maa
gude
tuah
mikra
politi
aka
dia
daun
q* 
r
t 
x* 
z
pasang 
qariah 
raih
sampai 
tali 
variasi 
wanita 
xenon 
yakin
zeni
ap
iqra 
bar
asli 
mat
lav
hawa
-
payung 
lazim
siap
-
puta
tangka
rapa
molotov
takraw
-
-
juz
Keterangan: 
* Huruf q dan x khusus digunakan untuk nama diri dan keper¬luan ilmu. Huruf x pada posisi awal kata diucapkan [s].

D.      Huruf Diftong

Di dalam bahasa Indonesia terdapat empat diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal ai, au, ei, dan oi.
Huruf Diftong
Contoh Pemakaian dalam Kata
Posisi Awal
Posisi Tengah
Posisi Akhir
ai au ei oi
aileron autodidak eigendom
-
balairung taufik geiser boikot
pandai harimau survei amboi

E.      Gabungan Huruf Konsonan

Gabungan huruf konsonan kh, ng, ny, dan sy masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan.

Gabungan Huruf Konsonan
Contoh Pemakaian dalam Kata
Posisi Awal
Posisi Tengah
Posisi Akhir
kh 
ng 
ny 
sy
khusus 
ngarai 
nyata 
syarat
akhir 
bangun 
banyak 
musyawarah
tarikh 
senang
-
arasy

F.      Huruf Kapital

G.      Huruf Miring

1.       Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka.
Misalnya:
·       Saya sudah membaca buku Salah Asuhan karangan Abdoel Moeis.
·       Majalah Poedjangga Baroe menggelorakan semangat kebangsaan.
·       Berita itu muncul dalam surat kabar Cakrawala.
2.       Huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, kata, atau kelompok kata dalam kalimat.
Misalnya:
·       Huruf terakhir kata abad adalah d.
·       Dia tidak diantar, tetapi mengantar.
·       Dalam bab ini tidak dibahas pemakaian tanda baca.
3.       Huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing.
Misalnya:
·       Upacara peusijuek (tepung tawar) menarik perhatian wisatawan asing yang berkunjung ke Aceh.
·       Nama ilmiah buah manggis ialah Garcinia mangostana.
·       Weltanschauung bermakna ‘pandangan dunia’.
·       Ungkapan bhinneka tunggal ika dijadikan semboyan negara Indonesia.
Catatan:
1)      Nama diri, seperti nama orang, lembaga, atau organisasi, dalam bahasa asing atau bahasa daerah tidak ditulis dengan huruf miring.
2)      Dalam naskah tulisan tangan atau mesin tik (bukan komputer), bagian yang akan dicetak miring ditandai dengan garis bawah.
3)      Kalimat atau teks berbahasa asing atau berbahasa daerah yang dikutip secara langsung dalam teks berbahasa Indonesia ditulis dengan huruf miring.

H.      Huruf Tebal

1.       Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring.
Misalnya:
Huruf dh, seperti pada kata Ramadhan, tidak terdapat dalam Ejaan Bahasa Indonesia.
Kata et dalam ungkapan ora et labora berarti ‘dan’.
2.       Huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan, seperti judul buku, bab, atau subbab.
Misalnya:
1.1 Latar Belakang dan Masalah
Kondisi kebahasaan di Indonesia yang diwarnai oleh bahasa standar dan nonstandar, ratusan bahasa daerah,dan ditambah beberapa bahasa asing, membutuhkan penanganan yang tepat dalam perencanaan bahasa. Agar lebih jelas, latar belakang dan masalah akan diuraikan secara terpisah seperti tampak pada paparan berikut.

1.1.1 Latar Belakang
Masyarakat Indonesia yang heterogen menyebabkan munculnya sikap yang beragam terhadap penggunaan bahasa yang ada di Indonesia, yaitu (1) sangat bangga terhadap bahasa asing, (2) sangat bangga terhadap bahasa daerah, dan (3) sangat bangga terhadap bahasa Indonesia.

1.1.2 Masalah
Penelitian ini hanya membatasi masalah pada sikap bahasa masyarakat Kalimantan terhadap bahasa-bahasa yang ada di Indonesia. Sikap masyarakat tersebut akan digunakan sebagai formulasi kebijakan perencanaan bahasa yang diambil.